Capres 2014 Harus Bersih dari Berbagai Masalah

YOGYAKARTA,(PRLM).- Calon pemimpin yang menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden 2014 harus bersih dari berbagai masalah
pelanggaran hak asasi, politik maupun masalah ekonomi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyatakan pemimpin "bersih" dari beban sejarah maupun masalah aktual lebih besar peluangnya membawa kebaikan dan kemajuan bangsa.

"Pemimpin yang memiliki beban sejarah, masalah politik, hak asasi manusia sampai masalah ekonomi, akan sulit melangkah. Calon pemimpin harus clear (bersih) dari berbagai persoalan," kata dia menjawab pertanyaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (12/12).

Dia menepis pernyataannya ditujukan kepada sosok calon presiden Aburizal Bakrie, misalnya. Kriteria calon presiden (capres) 2014 yang dimaksudkan, kata dia, berlaku kepada siapapun.

"Presiden Yudhoyono tidak bisa mencalonkan lagi pada pemilihan 2014,semua calon pemimpin dari manapun terbuka untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2014," kata dia.

Dia menyatakan rekrutmen capres harus dibuka dan diberi ruang seluas-luasnya.

"(Capres) jangan dimonopoli segelintir elit yang menguasai partai politik. Partai dan semua elemen demokrasi, baik dari kampus maupun elemen sipil lain, perlu mendorong lebih luas (rekrutmen pemimpin,red)." ujarnya.

Mengacu syarat capres minimum didukung partai yang memperoleh 20 persen suara/kursi di parlemen dari partai-partai, menurut dia menjadi masalah bagi capres yang tidak memiliki kendaraan politik.

Begitu juga syarat minimum partai meraih suara 3,5 persen, ini memuluskan partai-partai tertentu saja yang bisa memenuhi.

"Jika berpatokan perolehan suara parlemen dan suara partai itu, capres yang muncul hanya dua sampai tiga calon saja," ujar dia.

Irman berpendapat jumlah capres yang terbatas bisa mengurangi peluang mendapatkan pemimpin terbaik. Prinsip dia jumlah capres makin banyak akan semakin besar peluang memilih pemimpin yang lebih baik.(A-84/A-107)***

Capres 2014 tak Cukup Hanya Andalkan Popularitas

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Calon presiden (Capres) pada Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang dinilai tak cukup hanya mengandalkan popularitas, tetapi harus sejalan dengan kompetensi dalam memimpin Indonesia.

"Kita harus pilih calon yang memiliki kompetensi bukan sekedar populer atau pencitraan, tetapi kita harus cermat melihat latar belakang 'track record' setiap calon sehingga kita tidak salah pilih," kata Dewan Pembina Kader Bangsa Fellowship Program, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi pembicara dalam Rembug Nasional yang digelar Komunitas Lintas Bumi Persada, di Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu.

Menurut dia, selain harus memiliki kompetensi dalam berbagai hal, kandidat juga harus kompeten dalam ekonomi, kepemimpinan, kebangsaan, nilai plulrisme yang harus dipahami.

Mengenai banyaknya kalangan selebritis Tanah Air yang beberapa di antaranya sudah menduduki kursi sebagai wali kota, bupati, gubernur, atau yang akan maju mencalonkan diri sebagai pemimpin di daerah bahkan mencalonkan diri menjadi presiden, Purnawirawan jenderal TNI itu mengungkapkan bahwa figur tersebut harus tetap memiliki kompetensi bukan semata populer.

"Apa untuk memerintah negeri sebesar ini cukup hanya populer?. Saya tidak 'mendowngrade', maaf ya, seorang artis, tetapi tetap itu memerlukan pengalaman yang baik untuk menjadi pemimpin dalam era seperti ini," ujar Luhut.

Sementara itu dari sekian banyak nama-nama kandidat yang layak menjadi calon presiden, menurutnya kemungkinan besar hanya memunculkan tiga nama melalui tiga partai besar yang menjadi kendaraan politiknya untuk maju menjadi capres 2014.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura di masa Pemerintahan Presiden Habibie itu menyatakan bahwa, hal itu disebabkan karena adanya 3,5 persen untuk "parlementary treshold" dan 20 persen "presidential threshold".

"Artinya kalau 3,5 persen dari partai politik, maka yang bisa masuk parlemen mungkin delapan hingga sembilan partai. Kalau dari hasil survei yang kita lihat, maka cuma ada tiga partai yang mendapat 20 persen, artinya peluang calon presiden hanya tiga," katanya.

Sehingga bagi calon presiden yang menawarkan diri, lanjut Luhut, memiliki peluang yang kecil karena beberapa partai besar telah mengusung calon kuat mereka.

"Partai Golkar sudah ada calon, mau tidak mau Golkar sudah ada pilihan. PDI-P ada Megawati, sedangkan Demokrat saya belum tahu, tetapi tidak mungkin Demokrat memilih yang belum jelas. Kalau itu skenarionya maka calon yang menawarkan diri peluangnya akan kecil," tegasnya.

"Jelas sekarang lebih baik dibandingkan delapan tahun lalu oleh karena itu presiden akan datang harus mampu mengkapitalisasi sukses 'story' ini. Kita tetap harus cari pemimpin yang mampu meningkatkan pemerataan, tak hanya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati segelintir elit," katanya.

Redaktur: Taufik Rachman

Sumber: antara

Capres 2014, Tidak Melanggar HAM dan Blepotan Korupsi

Pemimpin tidak sekedar santun tapi juga amanah.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indoenesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, untuk kepemimpinan Indonesia kedepan dibutuhkan pemimpin yang amanah, dan tidak sekedar retorika.

"Apalagi masalah integrasi bangsa bukan persoalan yang sepele yang harus diabaikan, dan masalah korupsi yang meraja lela juga menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini. Kerena itu kita tidak ingin pemimpin yang punya masalah hak asasi manusia (HAM) dan blepotan dengan kasus korupsi, "ujar Siti dalam dialog Kenegaraan "Calon Presiden Dalam Konstitusi dan praktek," di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (10/12).

Pemimpin yang tegas,jelasnya, jangan dikotonomikan seolah-olah dari kalangan militer. "Saya tidak setuju bila dikatakan pemimpin yang tegas dari militer,seolah-olah kalau tidak dari militer tidak tegas,"ujarnya.

Dia mengemukakan, pada Pemilu Presiden 2014 yang akan datang, tidak sekedar mencari pemimpin yang santun, tetapi juga amanah.

Karenanya, kata Siti, untuk capres idealnya dikehendaki oleh rakyat, dan didukung oleh partai politik.

"Partai-partai tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi harus melihat kehendak rakyat. Jangan lagi kita diberi cek kosong, dan jangan ada dusta diantara kita, "katanya.

Sementara, Politisi Partai Gerindra Martin Hubarat mengatakan, bagaimnana presiden yang akan datang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

"Puluhan juta sarjana yang dikeluarkan setiap tahunnya, tapi sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan," terangnya.

lanjut Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra ini, ratusan ribu mahasiswa menjadi sarjana tapi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

"Sekarang ini rakyat mencari figur calon presiden yang anti korupsi, "katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Melani Leimena mengatakan, Partai Demokrat lebih menfokuskan pada Pemilihan legislatif 2014. "Tentunya Demokrat lebih melihat hasil Pileg, dari hasil itulah nanti majelis tinggi partai yang menentukan, "uajr Melani.

Capres dari Partai Demokrat, jelasnya, bisa dari internal partai, dan bisa juga dari eksternal Partai. Namun, katanya, semua Capres ditentukan majelis tinggi partai.   
 

(Ral / Ral)

SBY Tidak Calonkan Ani Yudhoyono Jadi Capres 2014

Seusai hasil Pileg 2014, Partai Demokarat akan usung Capresnya.

JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Demokrat akan mengusulkan calon presiden setelah hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. "Sampai saat ini Partai Demokrat belum mengemukakan siapa Capres yang akan diusung, "ujar Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena, dalam diskusi Dialog Kenegaraan bertajuk "Calon Presiden Dalam Konstitusi dan Praktek", di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).

Hadir dalam diskusi tersebut, Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat, dan Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro.

Lebih lanjut Melani mengatakan, Presiden SBY,yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak akan mencalonkan isterinya, Ani Bambang Yudhoyono untuk Capres 2014.

"Meski diberbagai daerah, atau perkumpulan Persatuan Wanita Republik Indonesia (PWRI) mengusulkan untuk mengusung Ani sebagai Capres 2014, akan tetapi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah mengatakan tidak akan mencalonkan bu Ani kedepan, "ujarnya.

Lebih lanjut, Melani mengutarakan, target Partai Demokrat hasil Pemilu 2014 mencapai tiga besar. "Seusai hasil Pemilu legislatif maka Partai Demokrat akan berbicara mengenai capres yang diusung, "ujarnya.

Dia mengemukakan, Capres dari Partai Demokrat berdasarkan hasil rapat dewan majelis tinggi Partai. "Bisa saja dari internal, atau eksternal partai, "tambah Melani, namun dia enggan memerinci nama-nama yang mau diusulkan tersebut.

(Ral / Ral)Sebenarnya, Sah-sah saja jika Ibu Ani diusung jadi capres, namun kalau melihat Ani Yudhoyono di dunia politik Indonesia, perannya selama ini masih asing. Kalau saja bukan karena Istri seorang presiden dan seorang politisi, Ani tidak akan terbaca di dunia politik Indonesia.

Kalau dilihat dari sisi partai yang mengusung, Ani punya peluang besar untuk lolos jadi presiden 2014 karena Partai yang mengusung (Demokrat) cukup besar, itupun kalau partai Demokrat segera membenah diri dan melakukan konsolidasi-konsolidasi. Namun bila dilihat dari sisi kemampuan Ani dalam perpolitikan, Ani masih perlu belajar tentang politik bila dibanding dengan Megawati, Poan, dan Yenny Wahid. Makanya SBY menolak jika Ani yang diusung. Itu penolakan yang tepat karena SBY lebih memkirkan masa depan Indonesia bukan keluarga.

Mengapa saat ini Ani yang digadang-gadang jadi calon presiden oleh Demokrat? Karena Partai Demokrat tidak mempunyai figur kader yang mumpuni, Ani itu calon presiden alternatif, artinya di Partai Demokrat tidak ada figur lain selain Ani. Sebenarnya Anas lebih layak bila dibanding Ani, namun sayang Anas tersandung kasus.

Masalah capres dari Partai demokrat biarlah Partai Demokrat yang menentukan, saya yakin Partai Demokrat akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sedangkan masalah pemilih Ani, saya serahkan sepenuhnya kepada individu rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas-cerdas dan mampu memlih yang terbaik di antar yang baik. Amin….

BIOGRAFI HATTA RAJASA

Setelah enam dekade lebih, kini nama Hatta kembali lengket ditelinga kita. Akan tetapi, penyebutan nama itu tak lagi merujuk pada sosok Mohammad Hatta, melainkan tertuju pada politisi handal berambut perak, Hatta Rajasa.

Hatta. Sebuah nama yang lekat dalam konteks perpolitikan nasional. Pada era kemerdekaan, nama itu akrab dengan tempelan “Bung”, yaitu “Bung Hatta”. Sebutan itu merujuk pada salah satu tokoh proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta. Karena jasa-jasanya, nama itu kemudian diabadikan melaui penyebutan bandar udara internasional di Jakarta, Soekarno-Hatta.

Setelah enam dekade lebih, kini nama Hatta kembali lengket ditelinga kita. Akan tetapi, penyebutan nama itu tak lagi merujuk pada sosok Mohammad Hatta, melainkan tertuju pada politisi handal berambut perak, Hatta Rajasa.

Lekatnya nama Hatta Rajasa dalam konteks politik kekinian, tak lepas dari peran sentral dan kerja keras Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam mewarnai ranah politik kita. Sejak memutuskan menjadi politisi pada 1999 melalui jalur PAN, ia terus memperbaiki karir dan kian menancapkan namanya. Sebelum masuk kejalur politik, ia merupakan pengusaha dan CEO sukses.

Merujuk catatan perjalanan karir Hatta Rajasa di bidang politik, ia merupakan politisi yang sangat gemilang. Di partai politik, ia berhasil mencapai posisi puncak sebagai Ketua Umum PAN. Di dalam jabatan politik birokrasi, ia pernah menduduki posisi empat kementrian (Menristek, Menhub, Mensesneg, dan Menko Perekonomian). Hebatnya, ia menduduki posisi-posisi tersebut di tiga masa periode kepemimpinan presiden, yakni satu periode di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan dua periode di masa kepemimpinan Presiden SBY. Ke depan, karier politik Hatta Rajasa sepertinya akan terus menajak. PAN yang melakukan Rakernas pada 10 – 11 Deseber 2011, telah mendaulatnya menjadi satu-satunya calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden tahun 2014.

Hatta Rajasa memang dikenal sebagai sosok yang memiliki kompetensi, loyalitas, dan profesionalitas dalam menjalani karier. Tak heran jika sejak Sejak era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia selalu dipercaya untuk menduduki pos menteri di setiap kabinet. Realitas itu dapat menggambarkan bagaimana kapasitas politisi asal Palembang ini.

Bahkan, ia merupakan menteri yang langsung paling aktif pada hari pertama sejak sidang perdana Kabinet Indonesia Bersatu I dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2004. Hatta langsung bekerja mempersiapkan program kerja 100 hari Departemen Perhubungan. Dengan kemampuan manajerial dan kecepatan mengambil keputusan, Hatta tampak tidak membutuhkan satu hari pun masa adaptasi dan pengenalan masalah di departemen yang ia pimpin. Politisi kelahiran 18 Desember 1953 ini tidak hanya memberi instruksi dari belakang meja, tapi juga terjun langsung ke pusat-pusat pelayanan yang dianggap memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Tidak heran jika kemampuan manajerial dan kecepatan mengambil keputusan itu kemudian mengantarkan Hatta menduduki kursi menteri koordinatoor perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Selain itu, Hatta Rajasa juga dikenal piawai dalam melakukan komunikasi politik. Sebagai contoh, saat muncul dua arus kekuatan besar pasca-Pemilihan Umum 1999 antara kubu BJ Habibie dan Megawati Sukarnoputri, Hatta bersama Amien Rais aktif menggalang komunikasi dan lobi politik untuk meredam situasi panas saat itu dengan mengusung kekuatan ”poros tengah” dan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Kemudian dalam proses peralihan kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri, ia juga menunjukkan kemampuan komunikasi dan lobi politik dalam memunculkan pilihan-pilihan solusi. Pun kala Presiden SBY “terkurung” dalam situasi sulit, nama Hatta Rajasa selalu menjadi yang terdepan dalam menjalin komunikasi “lobi” politik.

Jika dicermati, kunci sukses Hatta Rajasa dalam menjalani karier politik, tak lepas dari sikapnya dalam memandang sebuah profesi. Menurutnya, saat melakukan sesuatu, jangan ada dualisme. Fokus dan kerjakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. Tak heran jika kemudian saat ia menjalani tugas sebagai menteri, tak pernah membawa jaket sebagai ketua umum partai politik. Kerap kali wartawan harus “gigit jari” saat meminta konfirmasi tentang masalah politik di tempat kerja. Ia Cuma menjawab “saya saat ini sebagai menteri, bukan ketua umum partai politik”.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga juga merupakan kunci sukses lain Hatta Rajasa dalam menjalani karier. Ia dikenal sebagai pribadi penyayang keluarga (family man). Sementara itu, gaya hidup keluarga pun tidak berubah ketika ia menduduki jabatan birokrasi pemerintahan. Sang istri tetap setir mobil sendiri, bahkan Hatta sangat marah jika mendapatkanprevilage di jalan raya, seperti mendapatkan pengawalan motor patwal. Meskipun beresiko terkena macet, ia justru menikmati hal itu, “Saya tak biasa jika harus diistimewakan. Kalau tidak ingin tejebak macet harus berangkat lebih awal”, pungkas Hatta soal bagaimana menyiasati waktu.

Ilustrasi di atas merupakan gambaran singkat dari pribadi Hatta yang terekam dalam aktivitas sehari-hari. Sungguh sangat beruntung jika seluruh pebjabat birokrasi pemerintahan di Indonesia memiliki pribadi seperti itu. Total, loyal, profesional, dan bersahaja ala Hatta Rajasa itulah yang sudah mengantarkan dan menancapkan namanya di pentas perpolitikan nasional.

Jika kita menyebut nama Hatta dalam konteks politik kekinian, sepertinya referensi kita akan tertuju pada sosok Hatta Rajasa, bukan lagi pada Mohammad Hatta.

PAN Pastikan Usung Hatta Radjasa Capres 2014

Ketua Umum PAN, Hatta Radjasa(antarafoto/Maril Gafur)

Jakarta, GATRAnews -  Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiyarto di Jakarta, Kamis, (29/11) menerangkan, partainya siap mengusung Ketua Umum PAN, Hatta Radjasa sebagai calon presiden (Capres) 2014. "Partai sudah memutuskan, tinggal momentum saja secara tepat. Dari dirinya sendiri (Hatta Rajasa-Red) secara moril sudah siap, tapi tunggu waktu yang tepat," kata Bima. 

Menurutnya, untuk memenangkan Ketua Umumnya pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang, pihaknya telah melakukan komunikasi politik dengan partai lain, baik dengan Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Dengan demokrat kita punya hubungan yang spesial. Berharap koalisi biru ini akan berlanjut. Kita berkomunikasi dengan semua pihak, dan saya buka. Kemungkinan ada koalisi biru merah sih, tapi lihat nanti saja," ujarnya. 

Selain menjajaki berkoalisi dengan partai nasionalis, PAN juga akan melakukan komunikasi dengan partai-partai berbasis Islam. "Buat kita, skenario 2014 tidak hanya dengan partai Islam. Koalisi ditentukan dalam hal platform dan menyelesaikan permasalahan bangsa," ujarnya. 

Terkait pendamping Menteri Kordinator Perekonomian pada Pilpres nanti, pihaknya belum dapat menentukan, alasannya, PAN masih mengamati hasil survei. "Kita mengamati hasil survei, sangat mungkin kombinasi chemistry (kecocokan-Red) integritas dan orang Jawa karena sangat diperhitungkan faktor luar Jawa," ujarnya.

Arya menampik belum percaya diri untuk mencalonkan Ketum PAN tersebut pada pilpres mendatang. Belum diresmikannya Hatta sebagai capres dari PAN karena saat ini Ketum partai berlambang matahari itu masih fokus di Kabinet Indonesia bersatu jilid II.

"Tahun depan kita yakin akan ada ekskalasi. Tahun depan pasti kita akan ngegas. Jadi Pak Hatta bukan gak pede, Bang Hatta masih mempertimbangkan untuk  membagi antara tugas negara dan strategi 2014," pungkasnya.

Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 223 responden terpilih (opinion leader) diminta menilai kualitas personal tokoh-tokoh nasional yang pantas maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Hasilnya, ada lima figur paling berkualitas, yaitu Mahfud MD, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani Indrawati, dan Hidayat Nur Wahid.

Kelima tokoh itu menduduki lima urutan teratas sebagai pemimpin berkualitas pribadi unggul. Mereka dianggap memiliki kapabilitas (kemampuan), integritas (kepribadian), dan akseptabilitas (diterima semua kalangan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain saat ini.

Itulah salah satu hasil survei Calon Presiden Indonesia 2014, penilaian opinion leader oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardhi, Rabu (28/11/2012), di Jakarta.

Survei yang dilakukan pada Januari-Mei 2012 itu menggali opinion leader dari para responden tingkat atas. Mereka terdiri dari lulusan S-3 dari berbagai latar belakang, pemimpin redaksi media massa, pengusaha nasional, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya, tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak pernah melakukan tindakan kriminal, mampu memimpin negara serta pemerintahan, dan berdiri di atas semua kelompok.

Dari 24 nama yang dinilai, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai antara 0 sampai 100. Mereka adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (nilai 79); mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (77); Menteri BUMN Dahlan Iskan (76); mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (72); dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Hidayat Nur Wahid (71).

Beberapa tokoh populer justru dinilai memiliki kualitas personal lebih rendah, seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (61). Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak masuk dalam daftar 18 tokoh yang lolos uji.

Menurut Kuskridho, hasil survei kualitas personal itu menyuguhkan nama-nama serta urutan yang berbeda dalam bursa calon presiden pada Pemilu 2014. Survei versi opinion leader itu menempatkan sebagian nama-nama yang tidak terlalu unggul dalam survei dengan responden publik umum dalam deretan teratas. Sebaliknya, nama-nama peringkat atas dalam survei publik, justru mendapat nilai rendah, bahkan ada yang tidak lolos dalam survei ini.

"Kami mencari calon-calon yang berkualitas personal unggul meski sebagian belum terlalu dikenal. Proses selanjutnya tergantung pada kemauan tokoh itu, masyarakat, dan partai politik yang berwenang mengajukan calon presiden," katanya.

Editor :

Nasru Alam Aziz