Pemimpin tidak sekedar santun tapi juga amanah.
JAKARTA, Jaringnews.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indoenesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, untuk kepemimpinan Indonesia kedepan dibutuhkan pemimpin yang amanah, dan tidak sekedar retorika.
"Apalagi masalah integrasi bangsa bukan persoalan yang sepele yang harus diabaikan, dan masalah korupsi yang meraja lela juga menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini. Kerena itu kita tidak ingin pemimpin yang punya masalah hak asasi manusia (HAM) dan blepotan dengan kasus korupsi, "ujar Siti dalam dialog Kenegaraan "Calon Presiden Dalam Konstitusi dan praktek," di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (10/12).
Pemimpin yang tegas,jelasnya, jangan dikotonomikan seolah-olah dari kalangan militer. "Saya tidak setuju bila dikatakan pemimpin yang tegas dari militer,seolah-olah kalau tidak dari militer tidak tegas,"ujarnya.
Dia mengemukakan, pada Pemilu Presiden 2014 yang akan datang, tidak sekedar mencari pemimpin yang santun, tetapi juga amanah.
Karenanya, kata Siti, untuk capres idealnya dikehendaki oleh rakyat, dan didukung oleh partai politik.
"Partai-partai tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi harus melihat kehendak rakyat. Jangan lagi kita diberi cek kosong, dan jangan ada dusta diantara kita, "katanya.
Sementara, Politisi Partai Gerindra Martin Hubarat mengatakan, bagaimnana presiden yang akan datang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
"Puluhan juta sarjana yang dikeluarkan setiap tahunnya, tapi sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan," terangnya.
lanjut Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra ini, ratusan ribu mahasiswa menjadi sarjana tapi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
"Sekarang ini rakyat mencari figur calon presiden yang anti korupsi, "katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Melani Leimena mengatakan, Partai Demokrat lebih menfokuskan pada Pemilihan legislatif 2014. "Tentunya Demokrat lebih melihat hasil Pileg, dari hasil itulah nanti majelis tinggi partai yang menentukan, "uajr Melani.
Capres dari Partai Demokrat, jelasnya, bisa dari internal partai, dan bisa juga dari eksternal Partai. Namun, katanya, semua Capres ditentukan majelis tinggi partai.
(Ral / Ral)
"Apalagi masalah integrasi bangsa bukan persoalan yang sepele yang harus diabaikan, dan masalah korupsi yang meraja lela juga menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini. Kerena itu kita tidak ingin pemimpin yang punya masalah hak asasi manusia (HAM) dan blepotan dengan kasus korupsi, "ujar Siti dalam dialog Kenegaraan "Calon Presiden Dalam Konstitusi dan praktek," di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (10/12).
Pemimpin yang tegas,jelasnya, jangan dikotonomikan seolah-olah dari kalangan militer. "Saya tidak setuju bila dikatakan pemimpin yang tegas dari militer,seolah-olah kalau tidak dari militer tidak tegas,"ujarnya.
Dia mengemukakan, pada Pemilu Presiden 2014 yang akan datang, tidak sekedar mencari pemimpin yang santun, tetapi juga amanah.
Karenanya, kata Siti, untuk capres idealnya dikehendaki oleh rakyat, dan didukung oleh partai politik.
"Partai-partai tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi harus melihat kehendak rakyat. Jangan lagi kita diberi cek kosong, dan jangan ada dusta diantara kita, "katanya.
Sementara, Politisi Partai Gerindra Martin Hubarat mengatakan, bagaimnana presiden yang akan datang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
"Puluhan juta sarjana yang dikeluarkan setiap tahunnya, tapi sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan," terangnya.
lanjut Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra ini, ratusan ribu mahasiswa menjadi sarjana tapi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
"Sekarang ini rakyat mencari figur calon presiden yang anti korupsi, "katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Melani Leimena mengatakan, Partai Demokrat lebih menfokuskan pada Pemilihan legislatif 2014. "Tentunya Demokrat lebih melihat hasil Pileg, dari hasil itulah nanti majelis tinggi partai yang menentukan, "uajr Melani.
Capres dari Partai Demokrat, jelasnya, bisa dari internal partai, dan bisa juga dari eksternal Partai. Namun, katanya, semua Capres ditentukan majelis tinggi partai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar